DPR dan Peradilan Lembaga Terkorup 2006

Duh Korupsi ….

Duh DPR ……

Republika – Minggu, 10 Desember 2006

Hanya 8 persen yang menilai pemerintah sangat efektif memberantas korupsi.

JAKARTA– Transparency International Indonesia (TII) merilis Global Corruption Barometer (GCB) 2006, Sabtu (9/12). Dari GCB didapatkan, masyarakat menilai lembaga legislatif merupakan institusi paling korup sepanjang 2006, dengan skor 4,2 dalam skala 1 hingga 5. lembaga peradilan, polisi, dan partai politik, menduduki peringkat paling korup berikutnya dengan skor 4,2, 4,2, dan 4,1.

”GCB 2006 menunjukkan distrust atau tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR, parpol, dan aparat penegak hukum. Ketika penegakan hukum adalah ujung tombak pemberantasan korupsi, ini mencemaskan,” ujar Ketua TII, Todung Mulya Lubis.

GCB adalah semacam indeks persepsi korupsi (IPK). Namun, ujar Todung, tak seperti halnya IPK yang menjaring persepsi dari kalangan bisnis atau dunia usaha, maka GCB menyerap penilaian publik terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Yang diukur adalah kualiatas pelayanan institusi. GCB juga mencoba mengukur seberapa besar dana yang dibayarkan masyarakat untuk korupsi.

”Tak seperti IPK yang mensurvei 160-an negara, GCB baru dilakukan atas 62 negara, dengan 60 ribuan responden,” ujar Todung. Memasuki tahun keempat dipantaunya GCB, TII menyatakan kekhawatiran atas rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam memberantas korupsi.

Data TII mencatat, tingkat optimisme terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia pada 2003 adalah 55 persen. Tahun berikutnya, 2004, tercatat 66 persen. Pada tahun ketiga, 2005, 81 persen. Paparan data ini, kata Todung, menunjukkan tingkat ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap upaya pemberantasan hukum. ”Tapi, dari GCB kita peroleh angka memprihatinkan. Hanya 8 persen yang menilai pemerintah sangat efektif memberantas korupsi,” sebut Todung.

Data mengenai persepsi efektifitas pemberantasan korupsi, 21 persen responden mengakui upaya pemberantasan korupsi pemerintah telah efektif. Tetapi, 50 persen berpandangan sebaliknya, upaya yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Selain itu, 9 persen berpendapat pemerintah tidak melakukan upaya apapun untuk memberantas korupsi. Bahkan, 9 persen responden menyatakan justru ada upaya dari pemerintah untuk menyuburkan korupsi. ”Total yang menyatakan tidak upaya pemerintah tidak efektif, menjadi 68 persen dari gabungan ketiganya,” ujar Todung.

Padahal, kata Todung, pemberantasan korupsi adalah kampanye pemilu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Isu kampanye pula yang dijadikan ‘bendera’ pemerintahan saat ini. ”Yang terjadi, masyarakat justru melihat adanya tebang pilih pemberantasan korupsi, adanya orang-orang ‘tak tersentuh’, dan perlindungan politik tertentu terhadap orang tertentu,” kecamnya.

Pengamat hukum, Denny Indrayana, membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukan ungkapan atas ‘naiknya’ posisi lembaga peradilan sebagai lembaga terkorup. ”Apa ya, maha menyedihkan, maha memprihatinkan,” ujar Denny pada akhirnya, Sabtu (9/12). Menurut Denny, pada 2004, peradilan adalah lembaga terkorup pertama. Pada 2005, peringkatnya ‘melorot’.

(ann )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: